Pembaruan terakhir: Rabu, 07 Januari 2026
Masyarakat Tak Mampu
Permintaan Informasi
Pengaduan
Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
|
PENGUMUMAN
SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
TAHUN ANGGARAN 2026
|
|
SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DIADAKANNYA KEGIATAN SELEKSI CALOM PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI PANGKEJENE, MAKA KAMI PANITIA MENGUNDANG DAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL PENYEDIA ADVOKASI HUKUM, LEMBAGA KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI SERTA PERSEORANGAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI TAHAPAN SELEKSI YANG SUDAH DIJADWALKAN.
TAHAP - PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN - SELEKSI ADMINISTRASI - AKHIR SELEKSI
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
Kebutuhan masyarakat akan informasi penegakan hukum di Pengadilan meningkat pesat seiring perkembangan teknologi informasi. Menyikapi hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI kemudian menerbitkan serangkaian peraturan melalui SK No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang kemudian disempurnakan melalui SK No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Public di Pengadilan. Ini merupakan langkah nyata Mahkamah Agung melakukan reformasi birokrasi dalam bidang Teknologi Informasi sebagai langkah strategis sesuai blue print Mahkamah Agung 2010 – 2035.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari hal tersebut, kami persembahkan Website Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai wujud komitmen kami untuk membangun manajemen informasi perkara yang menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas. Kami berharap agar media ini menjadi “jembatan” antara Pengadilan dan Masyarakat demi menegaskan institusi ini sebagai pelayan masyarakat. Akhir kata tak ada yang permanen kecuali perubahan, kami berharap agar website ini terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, segala koreksi, saran, bahkan kritikan kami sambut dengan tangan terbuka demi penyempurnaan website ini.
| HASIL SURVEY PENGUNJUNG | |
 |
 |
Bedasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor4Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara dan Instruksi DIREJEN BADLUM MA No. 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoan Kepatuhan Pemberitahuan Pengembalian SIsa Panjar Biaya Perkara.Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
View this post on Instagram
Pray for Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, dan pemulihan secepatnya. #MahkamahAgungRI #prayforaceh #prayforsumaterautara #prayforsumaterabarat
Dikirim oleh Pengadilan Negeri Pangkajene pada Jumat, 28 November 2025
| WEBSITE TERKAIT | ||
 |
 |
 |
